Berita Terkini

Malut.kpu.go.id-Ternate. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, (Malut) resmi menjalin kerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI, Jumat (25/8/2023), di ruang rapat sekretariat KPU Malut, Jalan Anggrek Kota Baru Ternate. Penandatanganan kerja sama berupa Jasa Penyiaran dilakukan langsung Ketua KPU Malut Pudja Sutamat bersama Kepala LPP RRI Ternate, Dadan Sutaryana. S.H., M.Si.  Pudja menyambut baik kerja sama ini dan meyakini akan adanya efek positif dalam penyebarluasan informasi dan edukasi kepada  masyarakat tentang kepemiluan dan mendukung terwujudnya peningkatan partisipasi pemilih pada  pemilu 2024 dengan tujuan bersama untuk menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2024.  Turut menyaksikan jalannya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, anggota KPU Malut Buchari Mahmud, Reni SA. Banjar  serta Pelaksana Harian  Sekretaris KPU Malut Nuryani Abdullah, Kasubbag dan staf sekretariat KPU Malut serta pimpinan dan karyawan LPP RRI Ternate.(ZD)

malut.kpu.Ternate-Pengajuan Perbaikan Dokumen Bakal Calon (balon) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut) pada Pemilu tahun 2024, dalam masa Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS)  melalui partai politik (parpol) telah tuntas dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut , 6 sampai 11 Agustu 2023. Ketua KPU Malut, Pudja Sutamat, bersama anggota KPU Malut, Buchari Mahmud, Mohtar Alting, Reni SA. Banjar dan Safrina Rahma Kamaruddin,  memulai tahapan ini sejak Minggu, 6 Agustus yang lalu  dan merampungkannya sesuai jadwal tahapan, Ju'mat 11 Agustus 2923. Proses penyerahan dokumen perbaikan ini selalu melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Malut. Kegiatan tahapan selama 1 Minggu ini dipusatkan di kantor sekretariat KPU Malut, di Jalan Anggrek, kawasan Kotabaru, Kota Ternate. Sesuai keputusan rapat pleno verifikasi administrasi (vermin) pada Minggu 6 Agustus 2023, ada 11 partai politik yang tidak memenuhi syarat  berkas pengajuan. Untuk Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Dalam Masa Pencermatan DCS sebanyak  14 parpol yang mengajukan perbaikan, pindah partai, dan dapil. Adapun 14 parpol tersebut antara lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara  (PKN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Garda Republik INdonesia (Garuda), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat (PD), Partai Solidaritas Indoneaia (PSI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.  Kini, KPU Malut sementara melaksanakan tahapan vermin dokumen Persyaratan Bakal Calon pasca pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) sejak Sabtu 12 Agustus. Tahapan ini akan berakhir pada Ahad, 15 Agustus 2023 yang akan datang. (ZD)  

malut.kpu. go.id-- Ternate Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut), Pudja Sutamat,  didampingi anggota KPU Malut, Buchari Mahmud, Mohtar Alting dan Reni SA Banjar, dan Safrina R Kamaruddin menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama 18 partai politik (parpol) peserta pemilu 2024, di kantor sekretariat KPU Malut, di Jalan Anggrek, kawasan Kotabaru, Kota Ternate, Minggu (6/8). Ini merupakan rakor penyampaian hasil akhir  verifikasi administrasi (vermin) persyaratan calon anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut. Rakor ini dihadiri  ketua dan pengurus  Parpol. Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Malut beserta jajarannya juga turut dalam rapat tersebut. Hasil vermin secara umum disampaikan Ketua Divisi Teknis  Penyelenggaraan KPU Malut, Buchari Mahmud. Tercatat 58 bakal calon (balon) anggota DPRD Provinsi yang tak memenuhi syarat. Dari total 58 balon yang tak lolos seleksi administrasi itu terdiri dari 11 Parpol. untuk Parpol yang bakal calonnya TMS masih diberikan waktu selama enam (6) hari untuk perbaikan terakhir sejak tanggal 6 sampai 11 Agustus 2023 (ZD)

malut.kpu.go.id-Ternate. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut), Pudja Sutamat, bersama anggota KPU Malut, Buchari Mahmud, Mohtar Alting, Reni SA Banjar, dan Safrina Rahma Kamaruddin, serta Sekretaris KPU Malut, Efendi Latuconsina, menyampaikan berita acara hasil akhir verifikasi administrasi (vermin) persyaratan  calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan (dapil) Malut, Sabtu (6/8), di ruang rapat kantor sekretariat KPU Malut, Jalan Anggrek, kawasan Kotabaru, Kota Ternate. Rapat ini dihadiri beberapa bakal calon (balon) DPD, serta  Liaison Officer (LO). Hadir  pula Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Malut, serta seluruh jajaran dan staf divisi teknis KPU Malut. Ketua KPU Malut, Pudja Sutamat, menjelaskan, setelah  penyampaian dokumen perbaikan, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan Daftar Calon Sementara (DCS). Pudja berharap DCS dikelola dengan baik agar tidak ada hambatan dalam proses penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 nanti. Penyampaian Hasil akhir vermin persyaratan calon DPD RI Dapil Malut disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Malut, Buchari Mahmud. Dari  total 17 balon, semuanya dinyatakan memenuhi syarat untuk melangkah menuju DCS.(ZD)

malut.kpu.go.id-Ternate. Ketua KPU Malut, Pudja Sutamat bersama Anggota Buchari Mahmud, Mohtar Alting serta Sekretaris KPU Malut, Efendi Latuconsina, menerima kunjungan peserta didik Sespimti Dikreg ke-32, tahun 2023 dalam rangka kegiatan praktek kerja dalam negeri (PKDN) Polri, di ruang rapat lantai 2 Sekretariat KPU Malut. Jln. Anggrek Kota Baru Ternate. Selasa, (25/7/2023). Implementasi dari praktek kerja peserta didik, sekolah staf dan pimpinan lembaga pendidikan dan pelatihan Polisi Republik Indonesia (Sespimti) ini merupakan bagian dari upaya atau strategi pengelolaan dinamika kamtibmas, guna menghadapi pesta demokrasi thn 2024, menyongsong Indonesia maju. Pudja Sutamat, memaparkan materi tentang isu starategis dan permasalahan yang dihadapi KPU Malut jelang proses menuju pemilu 2024, yang menjadi objek pembahasan bersama. Beberapa isu dan permasalahan yang dipaparkan diantaranya, proses perencanaan dan pengadaan logistik, pengaruh kondisi geografis terhadap distribusi logistik, upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih, hingga titik potensi kerawanan konflik. Kombes Pol. Marjuki, S.I.K M.Si, menyampaikan bahwa hasil diskusi hari ini akan disampaikan ke Kapolda Maluku Utara, sebagai referensi pengamanan dalam mengawal proses pemilu 2024 bagi Wilayah Provinsi Maluku Utara. (IRH-ZD,)

Malut.kpu.id-Ternate, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Pudja Sutamat, didampingi anggota KPU Malut, Buchari Mahmud, Mohtar Alting dan Sekretaris KPU Malut, Efendi Latuconsina, melanjutkan rapat kerja bersama pemerintah provinsi (pemprov) Malut, Sabtu (22/7/23), di ruang rapat Lantai 2 Sekretariat KPU Malut, Jln. Anggrek Kota Baru Ternate. Rapat kerja ini merupakan lanjutan dari raker bersama pada tanggal (20/7) di sofifi dengan tujuan yang sama, membahas pendanaan  tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2023/2024. Yang mewakili Sekprov Malut, Asisten I Buchari Hamzah, Plt. Kaban Bapeda M. Sarmin, Kaban Kesbangpol, Biro Hukum, Biro Keuangan, Inspektorat dan BPKP Malut.  Pada kesempatan ini Ketua KPU Malut, Pudja Sutamat, menyampaikan perihal yang menjadi pokok pembahasan pada pertemuan tersebut, diskusipun berlanjut, dan pada kesempatan yang sama Plh. Kaban Bapeda menyampaikan pandangannya, Sarmin meminta waktu beberapa hari kedepan untuk kembali mencermati, itu setelah mengetahui besaran anggaran yang disampaikan KPU Malut, Sarmin berdalih pentingnya melihat ketersediaan anggaran pada kas daerah (Pemprov) Malut, agar ada relevansinya". Sekretaris KPU Malut, Efendi Latuconsina menjelaskan terkait item pembiayaan yang tidak bisa digeser seperi honor penyelenggara Ad hoc, besaran honor penyelenggara Ad hoc berbeda dengan pilkada sebelumnya, dipilkada 2024 telah mengalami kenaikan yang signifikan, yakni diatas 100%, dan honor penyelengara Ad hoc sendiri mencapai 40% dari total anggaran, dan sisa 60% untuk pembiayaan lainnya, anggaran yang diajukan sudah sangat rasional, tegasnya.(IRH)