KPU MALUT - Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Berdasarkan Pasal 15 dan 16 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut : ◦

Tugas KPU Provinsi:

menjabarkan program dan melaksanalan anggaran;
melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
menerima daftar Pemilih dari KPU KabupatenlKota, dan menyampaikannya kepada KPU;
memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan disertakan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyertakannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;
menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat;
melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggara€ul Pemilu; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kpu dan/atau ketentuan perahrran perundang-undangan.

Wewenang KPU Provinsi:

menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
menetapkan dan mengumumkan hasil rekapittrlasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
menerbitkan keputusan KPU provinsi untukk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturann perundang-undangan; dan
melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.