Berita Terkini

malut.kpu.go.id-Ternate. Ketua KPU Maluku Utara (Malut), Pudja Sutamat, bersama anggota  KPU Malut, Buchari Mahmud, Mohtar Alting, Reni SA Banjar, dan Safrina Rahma Kamaruddin, serta Sekretaris KPU Malut, Efendi Latuconsina, menggelar rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilh Tetap (DPT) di Muara Hotel, di kawasan Jalan Merdeka, Kota Ternate, Selasa (27/6). Rapat ini dihadiri seluruh ketua KPU Kabupaten dan Kota, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten dan Kota, Admin dan operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) se-Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Provinsi Malut, Pimpinan Parpol,  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Malut, TNI/Polri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Malut, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Malut, Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik Provinsi Malut, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Malut. Ketua KPU Kabupaten dan Kota bergilir membacakan Hasil Rekapitulasi. Selanjutnya Rapat Pleno menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Maluku Utara untuk Pemilu 2024  berjumlah 953.978, dengan rincian pemilih laki-laki 490.478, dan pemilih perempuan 463.500. Perolehan DPT ini dirangkum dari 10 Kabupaten dan Kota di Malut, yang terdiri dari 118 Kecamatan dan 1.185 Desa. Sementara Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah ditetapkan berjumlah 4.192.  Ketua KPU Malut, Pudja Sutamat menyampaikan terimakasih kepada Bapak/Ibu yang telah ikut berpartisipasi, harapan kami sama dengan semua pihak, Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan DPT Provinsi Malut, menghasilkan Data Pemilih yang akurat dan mutakhir.(ZD)

malut.kpu.go.id-Ternate. Ketua KPU Malut, Pudja Sutamat, didampingi anggota Buchari Mahmud, Mohtar Alting, Reni SA Banjar, dan Safrina Rahma Kamaruddin, bersama sekretaris KPU Malut, Efendi Latuconsina, menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) bersama pimpinan parpol peserta pemilu dan pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membidangi kepemiluan, Senin (26/6), di Red Star Resto, Jalan Arnold Mononutu, Kelurahan Muhajirin, Kota Ternate. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan surat edaran dari ketua KPU RI  bernomor 636 tertanggal 16 Juni 2023, dimana seluruh KPU provinsi diwajibkan bagi  pimpinan parpol dan pimpinan LSM yang membidangi kepemiluan, untuk melaksanakan FGD penyiapan rumusan kebijakan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu serentak tahun 2024. Diskusi hari ini dipandu langsung oleh moderator dari akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr. Sultan Alwan. S.H.M.H. Selanjutnya dari hasil rumusan ini akan disampaikan ke KPU RI untuk dijadikan peraturan sebagai pedoman pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara nanti.(ZD)

malut .kpu. go.id ,-Ternate. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut), Pudja Sutamat, bersama anggota KPU Malut, Buchari Mahmud, Mohtar Alting, Reni SA Banjar, dan Safrina Rahma Kamaruddin, menggelar kegiatan penyampaian hasil verifikasi administrasi (vermin) syarat bakal calon (balon) anggota  DPRD provinsi di Sekretariat KPU Malut, di Jalan Anggrek, kawasan Kotabaru, Kota Ternate, Sabtu (24/6). Rapat ini dihadiri seluruh Liaison Officer (LO) balon anggota dewan provinsi (deprov). Hadir pula Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Malut. Menurut Pudja Sutamat, untuk tahapan perbaikan sesuai jadwal yakni selama 14 hari (tanggal 26 Juni-9 Juli 2023). Dan, tambahnya, untuk  menuju tahapan Daftar Calon Sementara ( DCS), perbaikan hanya dilakukan sekali. Selanjutnya penyampaian hasil verifikasi secara umum disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis  Penyelenggaraan KPU Malut, Buchari Mahmud.(ZD)

malut.kpu.go id- Ternate. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut), Pudja Sutamat, bersama anggota KPU Malut, Buchari Mahmud, Mohtar Alting, Reni SA Banjar, dan Safrina Rahma Kamaruddin, melaksanakan kegiatan penyampaian hasil verifikasi administrasi (vermin) syarat bakal calon (balon) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan (dapil) Malut, di ruang rapat Sekretariat KPU Malut, di Jalan Anggrek, kawasan Kotabaru, Kota Ternate, Sabtu (24/6). Rapat ini dihadiri seluruh Liaison Officer (LO) balon DPD. Hadir pula Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Malut, serta seluruh jajaran dan staf Divisi Teknis KPU Malut. Menurut Pudja Sutamat, kegiatan ini setidaknya untuk mempermudah perbaikan sebelum berita acara hasil vermin syarat balon DPD disampaikan ke KPU. Dia berharap dokumen yang akan disampaikan ke KPU dipelajari dan dicermati dengan seksama saat perbaikan nanti. Sebab, tegas Pudja, perbaikan hanya dilakukan sekali.(ZD)

malut.kpu.go.id-Ternate.  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut), Pudja Sutamat, bersama anggota KPU Malut, Buchari Mahmud, Reni SA Banjar, dan Safrina Rahma Kamaruddin, melaksanakan rapat koordinasi (rakor) melalui zoom meeting, Kamis (22/6). Rakor secara daring ini melibatkan: Ketua KPU kabupaten dan kota; Ketua Divisi Penyelenggaraan KPU kabupaten dan kota; Kepala Sub Bagian (Kasubag) Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hupmas KPU kabupaten dan kota; serta seluruh admin Sistem Pencalonan (Silon). Rapat yang dipimpin Pudja Sutamat ini merupakan persiapan penyerahan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon (balon) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke partai politik (parpol). Untuk diketahui, rakor ini adalah tindak lanjut dari rakor yang dilaksanakan KPU RI sepekan yang lalu di Jakarta. Menurut Pudja Sutamat, dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan balon anggota DPRD, verifikator harus benar-benar teliti dalam melakukan pemeriksaan berkas sebelum diserahkan kepada parpol untuk dikoreksi.  Dalam rakor ini, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Malut, Buchari Mahmud, memaparkan materi teknis yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi.(ZD)

malut.kpu.go.id-Ternate. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut), Safrina Rahma Kamaruddin, menjadi narasumber dalam kegiatan rapat koordinasi (rakor) tentang penguatan kelembagaan badan ad hoc pada Pemilu tahun 2024, di KPU Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Kamis (22/6). Rakor ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu, sekaligus evaluasi bagi badan ad hoc yang ada di Kota Tikep. Dalam pemaparannya Safrina mengajak seluruh penyelenggara pemilu khususnya PPK dan PPS di Kota Tikep untuk memahami tugas, wewenang, dan kewajibannya. Ia juga berharap petugas ad hoc selalu menjaga integritas dan kemandirian, serta menjunjung tinggi kode etik dan perilaku sebagai penyelenggara pemilu. (ZD)