Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut), Rabu (20/1), melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dan permintaan data. Seluruh KPU Kabupaten dan Kota di sana dilibatkan dalam rakor tersebut.

Rakor ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan rapat pimpinan (rapim) perdana KPU seluruh Indonesia di tahun ini, yang bakal dihelat dalam waktu dekat. "Rakor ini sangat penting, karena seluruh data dari seluruh tahapan di tahun lalu, harus disampaikan dalam rapim nanti," kata Ketua KPU Malut, Pudja Sutamat, saat membuka rakor secara daring via aplikasi meeting zoom.

Menurut Pudja Sutamat, tak sebatas data semata yang bakal disodorkan dalam rapim yang akan datang. Dia mengatakan, hasil evaluasi kinerja KPU justru tak kalah penting untuk diutarakan dalam rapim perdana Tahun 2021 nanti.

Selain data pemilu maupun hasil evaluasi, lanjut Pudja, KPU juga dituntut untuk lebih giat dan kreatif dalam merencanakan program kerja.

Sebab, lanjutnya, kinerja KPU kabupaten dan kota di sana, harus  mencapai target 25 persen. Sementara, masih kata Pudja, anggaran diserap hingga 95 persen. Artinya, jelas Ketua KPU Malut, penyerapan harus capai target sesuai harapan.

Untuk itu, Pudja  lantas  memberikan semacam "warning" kepada KPU kabupaten dan kota di sana, terutama terkait sengketa pemilihan kepala daerah atau yang sering disebut Perselisihan Hasil Pemilhan (PHP).

Pudja Sutamat mewanti-wanti agar proses PHP dikawal dengan baik, demi kelancaran persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti. "Sehingga tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemohon (pihak pasangan calon yang keberatan dengan hasil pemilu-RED)," tegas Sutamat.

Menutup rakor tersebut, Pudja Sutamat mengingatkan agar dokumen pemilu serta produk-produk hukum tak sampai tercecer. Dia menganjurkan pengarsipan seluruh dokumen negara harus dilakukan dengan baik dan teliti. (HUPMAS-ZD)