Berita

Jumat, 10 Juli 2020 18:54

Rakor Persiapan Coklit Halut-Halbar

Sengketa tapal batas soal enam desa antara dua daerah pemerintahan di Provinsi Maluku Utara (Malut), hampir setahun yang lampau telah tuntas diselesaikan. Pada 1 Agustus 2019, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan keputusan mengikat terkait enam desa yang diperebutkan pemerintah kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan pemerintah kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Nomor 60 Tahun 2019.

Dalam Permendagri tersebut, sudah ditetapkan batas wilayah antara kedua kabupaten itu. Artinya, setelah diterbitkannya Permendagri bernomor 60 ini, kedua kabupaten tadi tak dapat lagi melakukan keberatan. Terlebih lagi, sebelum palu DPR RI di Senayan di ketok, sewaktu membahas masalah ini, tim dari pusat sudah melakukan kajian dan penelitian secara mendalam.

Permendagri itu membagi empat desa ke wilayah Kabupaten Halbar, dan dua masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Halut. Dan, kedua pemerintahan yang berseteru itu, sepertinya menerima keputusan tersebut dengan legawa.

BP1

terkait dengan persoalan itu maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Malut harus melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Sebab, adanya perubahan wilayah hukum pada enam desa yang menjadi sengketa, tentunya berpengaruh terhadap data pemilih.

Untuk itu, pagi tadi KPU Malut menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan coklit data pemilih di Kabupaten Halut dan Kabupaten Halbar. Rakor yang digelar secara virtual ini dipimpin Ketua KPU Malut, Pudja Sutamat.

Seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Malut, tampak hadir dalam rakor melalui jaringan internet itu.

Sutamat didampingi tiga rekannya. Masing-masing, Buchari Mahmud, Reni S.A Banjar, dan Safrina R. Kamarudin.

BP2

Ketua KPU Malut, Pudja Sutamat ketika memberi sambutan menyatakan, tahapan pemilu serentak 2020 pihanya tentu harus mempersiapkan pemutahiran data dan daftar pemilih yang akan dilaksanakan pada 16 Juli sampai 13 Agustus mendatang,agar dalam pelaksanaannya tidak ada kendala,

"Menghasilkan data pemilih yang berkualitas dan tidak ada yang tertinggal dan tercecer. Harapan dari penyelenggara semua warga negara bisa terdaftar dan bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang," kata Pudja Sutamat.

Sementara dalam rakor persiapan coklit hari ini disepakati dilakukan rakor secara tatap muka pada esok hari, Sabtu, 11 Juli 2020, yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Malut. (ZD)

Baca 32 kali

KPU Provinsi Maluku Utara

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, khususnya di Provinsi Maluku Utara

Alamat: Jl. Anggrek, No. 9, Dacomib, Kota Baru, Ternate Tengah, Kota Ternate 97731

Telepon: (0921) 3125957

Pengunjung

Hari ini 0

Pekan ini 3

Bulan ini 5

Total 11556

Polling

Bagaimana tampilan website KPU Malut saat ini?
© 2020 KPU Provinsi Maluku Utara. All Rights Reserved.