Berita

Minggu, 14 Jun 2020 19:29

Komite I DPD RI Melakukan RDP Dengan KPU Malut

Ternate,malut.kpu.go.id–Di tengah masa reses, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut). Rapat yang berlangsung melalui konferensi video pada Sabtu (13/6), itu membahas banyak hal. Terutama soal Pemilihan Umum (Pemilu) berkelanjutan yang akan dilaksanakan di penghujung tahun ini.

Anggota DPD RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Malut, Husain Alting, SE, MM, nampak hadir di layar media virtual. Sementara KPU Malut tampil dengan personil lengkap. Ketua KPU Pudja Sutamat bersama empat rekannya berikut sejumlah staf penting di Sekretariat KPU, mengikuti RDP tersebut. Seluruh perangkat KPU kabupaten dan kota di Malut tak ketinggalan nimbrung dalam rapat resmi ini.

Pertemuan melalui jejaring internet ini sedianya telah diagendakan oleh pihak Komisi I DPD RI. Nah, untuk itu maka saat masa reses tiba agenda ini langsung digulirkan. Tentunya, guna menjaring aspirasi Dalam RDP tersebut, anggota Komite I DPD RI, Husain Alting, tak sendirian. Beberapa rekannya yang sama-sama anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) di DPD RI, pula turut menjaring aspirasi melalui RDP bersama KPU Provinsi Malut, itu.

 

auauauau

Agenda rapat ini dipandu langsung oleh Ketua KPU Malut, Pudja Sutamat. Sutamat berbicara tentang kesiapan KPU kabupaten dan kota menyusul diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bernomor 5 Tahun 2020. Diketahui, PKPU tersebut menjelaskan tentang tahapan, jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Kota Tahun 2020. Menurut Sutamat, di dalam PKPU baru ini tidak ada kampanye rapat umum. Artinya, lanjutnya, dengan ditiadakannya rapat umum maka akan berpengaruh besar terhadap peningkatan partisipasi masyarakat.

KPU Kabupaten Kota diberikan kesempatan untuk menyampaikan problem prioritas masing-masing. Dari delapan kabupaten dan kota yang melaksanakan pemilihan lanjutan 2020, semuanya mempunyai problem yang sama. Yakni, menyangkut anggaran. Itu setelah dilakukan pencermatan dan restrukturisasi anggaran hibah pemilihan Tahun 2020. Diantaranya terkait anggaran protokol kesehatan dan anggaran penambahan TPS. Dan, untuk Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula ada kendala lain yang dihadapi. Yaitu soal koneksi internet yang jaringan tidak bagus serta sulitnya sarana transportasi, baik darat maupun laut.

Sedangkan untuk dua Kabupaten yaitu Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Tengah yang tidak melaksanakan Pemilihan 2020 mereka setelah selesai Rapat Pleno Daftar Pemilih (DPT) berkelanjutan.

Di akhir rapat Husain Alting berharap adanya jalinan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan KPU. “Bagaimana kesiapan semua penyelenggara pemilu sampai ditingkat bawah untuk memback up seluruh kerja-kerja KPU untuk melahirkan pemilu yang berkualitas,“ ujar Husain Ating. Menutup RDP tersebut, Husain Alting yang juga Sultan Tidore ini menaruh harapan agar Pemilu berkelanjutan 2020 dapat berlangsung sukses, aman, dan damai. (ZD)

Baca 101 kali

KPU Provinsi Maluku Utara

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, khususnya di Provinsi Maluku Utara

Alamat: Jl. Anggrek, No. 9, Dacomib, Kota Baru, Ternate Tengah, Kota Ternate 97731

Telepon: (0921) 3125957

Pengunjung

Hari ini 1

Pekan ini 8

Bulan ini 6

Total 11514

Polling

Bagaimana tampilan website KPU Malut saat ini?
© 2020 KPU Provinsi Maluku Utara. All Rights Reserved.