MENUJU PILKADA SERENTAK 2018 27.06.2018 07:00 32 Hari

dpt-icon

dpt-icon

Ternate, malut.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara menggelar rapat pencermatan rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKA K/L) serta penyusunan TOR dan RAB tahun 2018 di Hotel Muara Ternate (6/12).

Agenda rapat ini dengan menghadirkan KPU Kabupaten/Kota dengan peserta Sekretaris,Kasubbag Program dan Data, serta operator RKA K/L se-Provinsi Maluku Utara.

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia (RI) bernomor 538/KU.01.01-Und/01/KPU/X/2017 tertanggal 13 Oktober tahun 2017, dan merupakan kegiatan lanjutan rakor pencermatan RKA K/L pekan lalu (1/12) dan kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari.

Ternate, malut.kpu.go.id - Tiga kandidat bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut).

Masing-masing tim kandidat menghadiri penyerahan berita acara dan keputusan KPU Provinsi Malut di ruang rapat KPU Malut di Ternate pada Selasa (28/11).

Dalam penyerahan berita acara dan keputusan tersebut berlangsung singkat. Tiga kandidat dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak sanggup memenuhi jumlah minimal dukungan. Sebagaimana ketentuan, semua kandidat harus memenuhi jumlah minimal dukungan sebanyak 85.771 dan persebaran dukungan di 6 kabupaten/kota. Sementara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dukungan, tak satu pun kandidat memenuhinya.

Ternate, malut.kpu.go.id - Bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, Jalan Anggrek No. 9, Ternate (23/11) Sekretaris KPU Provinsi Maluku Utara Mukmin Buamona, SH, melantik pejabat struktural di lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara.

Acara pelantikan pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV berdasarkan surat keputusan dari Sekjen KPU Republik Indonesia bernomor 790/SDM.05.4-Kpt/05/SJ/X/2017 tertanggal 24 Oktober tahun 2017 dan surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara bernomor 42/SDM.11-Kpt/01/XI/2017, tertanggal 13 November 2017.

Hadir pada acara pelantikan, pejabat yang dilantik masing-masing dari KPU Provinsi Maluku Utara, Djana Tjahya Purwadi, S.Sos. dan Mochammad Bachtiar, S.Kom., M.Si.

Ternate, maut.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) memasuki akhir tahun anggaran 2017 bertekad untuk meraih pencapaian pengelolaan anggaran wajar tanpa pengecualian (WTP). Untuk mencapai target tersebut, KPU Malut mengharapkan kepada seluruh satuan kerja (satker) bekerja semaksimal mungkin demi pencapaian hal tersebut.

Terkait itu, KPU Malut menyelenggarakan rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pencermatan rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga (RKA-KL), pengelolaan program, serta revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN tahun 2017 di Kantor KPU Malut (21/11).

Narasumber dalam kegiatan ini, Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran KPU RI, Asep Sulhan. Rapat koordinasi ini dibuka langsung oleh anggota KPU Malut, Pudja Sutamat.

Ternate, malut.kpu.go.id - Komunitas peduli pemilu dan demokrasi (kopipede) menggelar dialog publik Sabtu (18/11) dengan tema “Gerakan Sadar Demokrasi Berbasis Kepulauan”. Kegiatan goes to campus merupakan kerjasama antara komunitas Kopipede dan demokrasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara dan Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU).

Agenda dialog digelar di aula Rektorat lantai III UMMU Ternate ini di hadiri 50 orang lebih mahasiswa program studi ilmu politik dan mahasiswa program studi lainnya, yang ada di UMMU Ternate.

Hadir dalam dialog tersebut sebagai narasumber, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Syahrani Somadayo. Hadir juga komisioner lainnya Pudja Sutamat, Safri Awal dan Staf Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara.

Ternate, malut.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan dalam rangka mengumpulkan masalah terkait penataan daerah pemilihan di Maluku Utara, di Hotel Grand Dafam Bela, Ternate (16/11). Peserta yang hadir dalam rapat koordinasi persiapan Pemilu 2019 tersebut di antaranya, partai politik tingkat provinsi, akademisi, media massa, Bawaslu dan KPU Kabupaten/Kota, serta kelompok masyarakat lainnya.

Penyelenggaraan Pemilu 2019 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD harus dipersiapkan sejak awal dengan harapan dapat menguatkan demokrasi secara nasional demi menghasilkan anggota legislatif yang berasal dari partai politik (parpol) maupun perseorangan anggota DPD yang berkualitas.

Kegiatan rapat koordinasi penataan dapil dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Malut Syahrani Somadayo, dan dilanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Anggota KPU Provinsi Malut Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Kasman Tan dan didampingi oleh Anggota KPU Provinsi Malut Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Pudja Sutamat dengan materi penataan dan penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota serta simulasi penghitungan alokasi kursi pada Pemilu 2019.

Ternate, malut.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, menggelar rapat penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) pencalonan dalam pemilu 2019. Bertempat di Hotel Grand Dafam Bela, Ternate, dengan agenda menyusun substansi materi yang akan digunakan sebagai bahan rancangan penyusunan daftar inventarisasi masalah dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Kegiatan ini melibatkan peserta dari Bawaslu Provinsi, 12 (dua belas) Parpol peserta pemilu 2014, stakeholder terkait, akademisi, media massa, dan elemen-elemen yang terkait lainnya serta Anggota Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota (Divisi Teknis) dan operator. Pemaparan materi disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara Syahrani Somadayo dan didampingi Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Safri Awal.

Saat pembukaan kegiatan, Syahrani menjelaskan tahapan Pemilu 2019 sudah mulai berjalan bersamaan dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Ada banyak perubahan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Ke depan seluruh undang-undang tentang Pemilu akan disatukan dalam satu undang-undang.

Ternate, malut.kpu.go.id - Dalam rangka memantapkan dan menyelaraskan pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban dana hibah pilkada serentak 2018 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi Maluku Utara melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan dana hibah di Hotel Muara, Ternate (13-14/11).

Kegiatan ini digelar selama dua hari dengan melibatkan masing-masing empat orang peserta diantaranya, anggota KPU kabupaten/kota yang membidangi divisi keuangan, umum dan logistik, sekretaris KPU kabupaten/kota selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara pengeluaran anggaran Pilkada Serentak 2018, dan operator se-Provinsi Maluku Utara. Narasumber dalam bimtek ini menghadirkan Biro Keuangan KPU RI, BPKP, dan Kantor Pelayanan Pajak Ternate.

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Agenda

KOMISIONER DAN SEKRETARIS KPU PROVINSI MALUKU UTARA

Video

Pengunjung

014221
Hari IniHari Ini33
KemarinKemarin60
Pekan IniPekan Ini230
Bulan IniBulan Ini1349
TotalTotal14221
Top Visited 02-11-2018 : 251
Guests 6
link kpu
link bawaslu
link dkpp
link mk 5
ppid

Polling

Menurut anda bagaimana tampilan website KPU Maluku Utara?