MENUJU PEMILU SERENTAK 2019 17.04.2019 07:00 181 Hari

dpt-icon

dpt-icon

Rabu, 11 Februari 2015

Ternate, kpu-malutprov.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) Rabu (11/2), mengelar rapat internal dengan seluruh jajaran kesekretariatan di ruang rapat KPU Malut.Jalan Pahlawan Revolusi No. 1, Ternate. Rapat tersebut digelar untuk membahas perubahan regulasi kepegawaian dan kepindahan aktivitas kantor dari Ternate ke Sofifi.

Rabu, 04 Februari 2015

RAPAT_TIM_WEBSITETernate, kpu-malutprov.go.idUntuk meningkatkan pelayanan informasi tentang kepemiluan, KPU Provinsi Maluku Utara (MALUT) menggelar rapat internal terkait pengembangan Website di ruang rapat KPU Provinsi Malut (4/2/2014). Rapat yang dipimpin oleh Pudja Sutamat, Anggota KPU Provinsi Malut Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Hubungan Partisipasi Masyarakat, Pengolahan dan Penyajian Data / Informasi, Organisasi dan pengembangan SDM, membahas tentang langkah-langkah pengembangan website KPU Malut.

Rabu, 28 Januari 2015

Ternate, malut.kpu.go.id – Kegiatan sosialisasi Draft Peraturan KPU tentang Pemilihan Kepala Daerah merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya yang dilaksanakan bersama KPU Kabupaten/Kota se-Maluku Utara. Peserta kegiatan sosialisasi antara lain Partai Politik, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Pemerintah Provinsi serta Media. Dari 12 Partai Politik hanya delapan yang sempat hadir dan mengikuti kegiatan sosialisasi ini antara lain NasDem, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, HANURA dan PKPI. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyampaikan tiga draft Peraturan KPU yaitu draft Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal, draft Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan draft Peraturan KPU tentang Pencalonan yang telah disusun berdasarkan Perpu 01 Tahun 2014 dan tinggal menunggu waktu untuk disahkan menjadi UU Pilkada.

Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Syahrani Somadayo menyampaikan terdapat beberapa perubahan dalam Draft Peraturan KPU tersebut diantaranya Draft Peraturan KPU tentang Pencalonan, “Dalam proses pencalonan itu ada tiga hal pokok besar. Pertama adalah pendaftaran bakal calon, yang kedua uji publik, dan ketiga pendaftaran calon,” ujar Syahrani Somadayo.

Senin, 26 Januari 2015

Ternate, www.kpu-malutprov.go.id – Dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2015 di Provinsi Maluku Utara maka KPU Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Kerja yang melibatkan seluruh KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Maluku Utara. Dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2015 antara lain Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Taliabu yang baru dibentuk pada tahun 2014. Sementara Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2018 sesuai Perpu nomor 1 Tahun 2014 yang akan disahkan menjadi UU pada bulan februari.

Ternate, malut.kpu.go.id - Menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan menyelenggarakan bimbingan teknis untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 15 kecamatan dalam wilayah Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pelaksanaan bimbingan teknis diadakan di Hotel Buana Lipu selama dua hari. Pada pembukaan bimbingan teknis dihadiri Kapolres Kabupaten Halmahera Selatan, Asisten I Setda Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, pimpinan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara, dan semua komisioner KPU Provinsi Maluku Utara (23/8).

Bimbingan teknis ini dimaksudkan untuk memperkuat pengetahuan peraturan perundangan terkait teknis pemungutan dan penghitungan di tingkat penyelenggara secara berjenjang agar menghasilkan PSU yang berkualitas.

Ternate, www.kpu-malutprov.go.id - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi meragukan keterangan yang diberikan Purwanto, saksi yang didatangkan Prabowo-Hatta dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung MK, Jakarta, Jumat (8/8/2014).

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, pihaknya menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Dia menekankan bahwa sidang tersebut tidak terkait dengan hasil Pemilu Presiden 2014.

Ternate, www.kpu-malutprov.go.id - Mahkamah Konstitusi mengizinkan Komisi Pemilihan Umum membuka kotak suara untuk mengambil formulir sebagai bukti untuk digunakan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum. Izin itu berlaku sejak Jumat (8/8/2014) siang ini, sejak MK membacakan putusan tersebut dalam sidang di Gedung MK, Jakarta.

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Agenda

KOMISIONER DAN SEKRETARIS KPU PROVINSI MALUKU UTARA

Video

Pengunjung

036411
Hari IniHari Ini428
KemarinKemarin93
Pekan IniPekan Ini625
Bulan IniBulan Ini1682
TotalTotal36411
Top Visited 06-27-2018 : 3450
Guests 4
link kpu
link bawaslu
link dkpp
link mk 5
ppid

Polling

Menurut anda bagaimana tampilan website KPU Maluku Utara?