MENUJU PEMILU SERENTAK 2019 17.04.2019 07:00 241 Hari

dpt-icon

dpt-icon

Ternate, www.kpu-malutprov.go.id - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi meragukan keterangan yang diberikan Purwanto, saksi yang didatangkan Prabowo-Hatta dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung MK, Jakarta, Jumat (8/8/2014).

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, pihaknya menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Dia menekankan bahwa sidang tersebut tidak terkait dengan hasil Pemilu Presiden 2014.

Ternate, www.kpu-malutprov.go.id - Mahkamah Konstitusi mengizinkan Komisi Pemilihan Umum membuka kotak suara untuk mengambil formulir sebagai bukti untuk digunakan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum. Izin itu berlaku sejak Jumat (8/8/2014) siang ini, sejak MK membacakan putusan tersebut dalam sidang di Gedung MK, Jakarta.

Ternate, www.kpu-malutprov.go.id - Tim advokat Komisi Pemilihan Umum menilai berkas gugatan yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak jelas (obscuur). Mereka meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat menolak permohonan tersebut.

Ternate, malut.kpu.go.id - Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk TPS 1 dan TPS 2, Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat dengan suara terbanyak diraih oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Demikian putusan akhir MK terhadap permohonan PHPU Legislatif yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) yang dibacakan Ketua MK Hamdan Zoelva dan didampingi para hakim konstitusi lainnya, pada sidang pengucapan putusan MK, Rabu (6/8) sore.

MK menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Partai Nasional Demokrat (TPS 1 : 1 suara dan TPS 2 : 4 suara), Partai Kebangkitan Bangsa (TPS 1 : 2 suara dan TPS 2 : 4 suara), Partai Keadilan Sejahtera (TPS 1 : 14 suara dan TPS 2 : 10 suara), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (TPS 1 : 66 suara dan TPS 2 : 45 suara), Partai Golongan Karya (TPS 1 : 64 suara danTPS 2 : 27 suara), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (TPS 1 : 118 suara dan TPS 2 : 164 suara). Sementara perolehan suara Partai Demokrat (TPS 1 : 2 suara dan TPS 2 : 15 suara), Partai Amanat Nasional (TPS 1 : 6 suara dan TPS 2 : 10 suara), Partai Persatuan Pembangunan (TPS 1 : 1 suara dan TPS 2 : 0 suara), Partai Hati Nurani Rakyat (TPS 1 : 0 suara dan TPS 2 : 1 suara), Partai Bulan Bintang (TPS 1 : 57 suara dan TPS 2 : 19 suara), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (TPS 1 : 0 suara dan TPS 2 : 0 suara).

Ternate, malut.kpu.go.id - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang untuk pengisian Anggota DPR RI dari Dapil Maluku Utara di 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua MK, Hamdan Zoelva saat mengucapkan amar putusan Mahkamah terhadap perkara yang dimohonkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (6/8).

Adapun 15 kecamatan sesuai amar putusan Mahkamah di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu Bacan, Kepulauan Botang Lomang, Bacan Barat, Kasiruta Timur, Kasiruta Barat, Bacan Selatan, Bacan Timur, Bacan Timur Tengah, Mandioli Selatan, Gane Barat Utara, Gane Timur, Gane Timur Tengah, Gane Timur Selatan, Kayoa Utara, dan Makian Barat.

Sebelumnya pada Senin (30/6), Mahkamah mengeluarkan putusan sela terhadap perkara No. 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014. Dalam amar putusan sela tersebut, Mahkamah memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan perhitungan suara ulang di 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan. Kedelapan belas kecamatan tersebut antara lain,  Kecamatan Bacan, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, dan Kecamatan Makian Barat.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah memperpanjang masa tugas KPU di sejumlah daerah seperti Provinsi Lampung, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku dan Provinsi Riau.

Setiap calon Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

    1. berpendidikan paling rendah S-1;
    2. berusia paling rendah 30 tahun;
    3. dilarang mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
    4. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik;
    5. memahami permasalahan pemilu;
    6. tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung pada saat terdaftar sebagai calon Tim Seleksi;
    7. tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

 

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next > End >>

Agenda

KOMISIONER DAN SEKRETARIS KPU PROVINSI MALUKU UTARA

Video

Pengunjung

030703
Hari IniHari Ini26
KemarinKemarin87
Pekan IniPekan Ini1130
Bulan IniBulan Ini1951
TotalTotal30703
Top Visited 06-27-2018 : 3450
Guests 46
link kpu
link bawaslu
link dkpp
link mk 5
ppid

Polling

Menurut anda bagaimana tampilan website KPU Maluku Utara?