KPU Malut Rakor Pilgub 2018 di Morotai

Print Friendly Version of this pagePrint |Get a PDF version of this webpagePDF

Morotai, malut.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara mengadakan rapat koordinasi terkait persiapan pembentukan penyelenggara ad hoc dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

Rapat koordinasi divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) serta kepala subbagian umum pada satuan kerja KPU kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara tersebut berlangsung selama tiga hari, 20-22 September 2017 bertempat di D’Aloha Resort Jababeka, Pulau Morotai.

Dalam sambutannya pada pembukaan, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Syahrani Somadayo mengingatkan kepada satker kabupaten/kota agar menyiapkan dengan baik agar dalam proses perekrutan nanti mengedepankan profesionalitas dan kemandirian agar melahirkan SDM yang berkualitas dan berintegritas.

“Kita masih menggunakan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja pembentukan penyelenggara ad hoc. Jika ada perubahan dengan penyesuaian Undang-undang Pemilu maka kita tetap menunggu dari KPU RI dengan perubahan PKPU-nya”, jelas Syahrani.

Dalam pertemuan tersebut, peserta rapat membahas secara detil kriteria syarat menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data pemilih (PPDP).

Mengenai jadwal seleksi, peserta rapat menyepakati akan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, tetapi tetap mengacu pada keputusan KPU Provinsi Maluku Utara dengan proses pembentukan selama sebulan yakni mulai tanggal 12 Oktober sampai dengan 11 November 2017.

Catatan lain terkait mana terlebih dahulu dibentuk apakah PPK atau PPS, maka diputuskan sesuai peraturan, PPK terlebih dahulu dibentuk dan kemudian PPS.

Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Divisi SDM dan Parmas, Pudja Sutamat dalam arahannya mengingatkan, dari hasil evaluasi internal KPU Kabupaten/Kota menjadi pedoman dan pertimbangan agar penyelenggara ad hoc yang secara terang benderang bermasalah, jangan lagi lolos menjadi penyelenggara pada pemilihan gubernur kali ini. “Misal, ada beberapa titik di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Selatan yang pada pemilihan 2015 yang jelas-jelas melakukan perbuatan tercela”, tegas Pudja.

Dalam rakor SDM ini, KPU Provinsi Mauku Utara mendorong perekrutan PPK, PPS, KPPS dan PPDP bercermin pada pemilihan gubernur tahun 2013 serta pemilihan 2015, 2017 dan berharap pada pemilihan gubernur tahun 2018 dapat menciptakan pemilihan yang berintegritas dan bermartabat dengan motto “zona integritas”.

Rakor dihadiri lengkap oleh komisioner KPU Provinsi Maluku Utara, Ketua Syahrani Somadayo, anggota Pudja Sutamat, Kasman Tan, Buchari Mahmud dan Safri Awal, beserta Mukmin Buamona, SH, Sekretaris KPU Provinsi Maluku Utara.

Rakor diakhiri dengan kegiatan penanaman pohon demokrasi (pohon kelapa jenis bido/kelapa pendek) di Pulau Dodola. Turut berpartisipasi dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Radjak Lotar dan seluruh satker KPU Kabupaten/Kota. Setelah penanaman pohon demokrasi, seluruh peserta dan panitia melakukan senam sehat bersama yang diiringi alunan lagu khas bertema Tobelo. (ZD/tim-hupmas/kpu-malut)

Read 520 times

KOMISIONER DAN SEKRETARIS KPU PROVINSI MALUKU UTARA

link kpu
link bawaslu
link dkpp
link mk 5
ppid