RSUD Dr. H Chasan Boesoirie Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur

Print Friendly Version of this pagePrint |Get a PDF version of this webpagePDF

Ternate, malut.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) memasuki persiapan tahapan pencalonan untuk tahapan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.

Rapat koordinasi tentang pembahasan kerja sama dan teknis pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus meminta rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku Utara untuk menunjuk rumah sakit pemerintah minimal kelas B. Akhirnya IDI memastikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate sebagai tempat pemeriksaan kesehatan.

 

Bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, Jl Anggrek, no. 9, lingkungan Dakomib, Kelurahan Kotabaru, Ternate Tengah, digelar rapat koordinasi tentang pembahasan tersebut dihadiri Ketua KPU Provinsi Malut beserta anggota lainnya Pudja Sutamat, Kasman Tan, Buchari Mahmud dan Sekretaris KPU Mukmin Buamona beserta seluruh jajaran pegawai di sub bagian Teknis dan Hupmas.

Rapat ini menghadirkan Ketua IDI Wilayah Provinsi Maluku Utara Dokter Syamsul Bahri, Sp.Og, Badan Narkotika Nasional (BNN) Benny Gunawan dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Dewi Mufidatul Ummah, M.Psi.

Rapat ini menghasilkan kesepakatan tentang masalah teknis perumusan pemeriksaan kesehatan ditentukan oleh KPU Provinsi Malut dengan berpedoman pada surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia bernomor 231/PL.03.1-kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani, serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.

Pemeriksaan kesehatan dijadwalkan mulai tanggal 8-15 Januari 2018. Masalah komponen pembiayaan, masing-masing lembaga menyampaikan rincian anggaran yang ditujukan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk dipelajari dan selanjutnya ditindak lanjuti sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, masing-masing lembaga mengeluarkan rekomendasi yang hasilnya tidak saling mempengaruhi. IDI dalam melaksanakan pemeriksaan menggunakan jasa tenaga dokter spesialis yang berjumlah 7-10 orang.

HIMPSI melakukan assessment psikometrik dan interview mendalam yang dilakukan oleh psikolog. Sementara BNN melakukan pemeriksaan menggunakan tes urine yang bersifat terbuka terbatas dengan menggunakan tenaga dokter spesialis patologi.

Hasil dari seluruh pemeriksaan tersebut akan diserahkan ke KPU Provinsi Maluku Utara dengan kesimpulan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. (ZD/tim-hupmas/kpu-malut)

Read 276 times

KOMISIONER DAN SEKRETARIS KPU PROVINSI MALUKU UTARA

link kpu
link bawaslu
link dkpp
link mk 5
ppid