Rapat Koordinasi Evaluasi Tahapan Pilkada dan Audit Dana Kampanye

Print Friendly Version of this pagePrint |Get a PDF version of this webpagePDF

21 September 2015

Ternate, malut.kpu.go.idKomisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Tahapan Pilkada dan Audit Dana Kampanye Selasa (21/9). Rapat yang berlangsung di Meeting Room Boulevard Hotel Jln Ruko Jatiland Ternate, dihadiri oleh 8 KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2015.

IMG_4204H. Buchari Mahmud selaku Anggota KPU Provinsi Maluku Utara (Malut), ketua Divisi Hukum, mewakili Ketua KPU Malut dalam membuka rapat koordinasi tersebut. Mengawali sambutannya, Buchari Mahmud menyampaikan bahwa didalam pelaksanaan tahapaan Pilkada, perlu dilakukan evaluasi disetiap proses-proses tahapan sehingga kedepan kinerja kita jauh lebih baik, mengingat pelaksanaan Pilkada serentak ini diawasi, diamati oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pada kesempatan ini kita akan mencoba mendeteksi atau mengevaluasi setiap tahapan yang telah dilaksanakan, yang saya tekankan disini adalah tahapan proses pencalonan, didalam setiap proses pencalonan, ada satu hal yang perlu saya ingatkan bahwa dalam proses pencalonan berdasarkan PKPU nomor 12 tahun 2015 pasal 68 ayat 1, 2 dan 3 terkait dengan pasangan calon berstatus Anggota DPR, DPD dan DPRD, maupun anggota TNI-Polri serta PNS, wajib menyampaikan surat keputusan pemberhentian ke KPU paling lambat 60 hari sejak ditetapkan sebagai calon, dan apabila calon yang bersangkutan tidak menyampaikan surat keputusan dimaksud, maka calon tersebut tidak dapat diikutkan dalam proses pencalonan atau tidak memenuhi syarat”, ujar Buchari.

“Oleh karena terkait dengan hal ini, KPU Pusat selalu mengingatkan kepada KPU Provinsi agar selalu mengingatkan kepada KPU Kab/Kota yang melaksanakan hajatan Pilkada ini agar selalu memperhatikan hal-hal tersebut, hal yang paling penting adalah adanya respon dari KPU kepada pasangan calon dengan menyurat secara resmi kepada pasangan calon agar menyampaikan surat pengunduran diri tersebut, apabila sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015 pasangan calon belum menyampaikan surat keputusan pengunduran dirinya, maka konsekuensinya pasangan tersebut tidak dapat diikut sertakan dalam Pilkada tahun 2015”, jelas Buchari.

“Untuk di daerah Provinsi Maluku Utara sendiri, pasangan calon yang tersebar di 8 kab/kota dalam Pilkada serentak tahun 2015, masih tercatat Image_02sebagai anggota DPRD Provinsi berjumlah 8 orang, 15 orang Anggota DPRD Kab/Kota, 7 orang tercatat sebagai PNS, 1 orang tercatat sebagai direktur BUMN, dan 1 orang masih aktif sebagai anggota Polri. Dari calon-calon tersebut diminta kepada KPU Kab/Kota agar selalu aktif dalam menyampaikan kepada pasangan calon terkait dengan hal tersebut”, lanjut Buchari.

Selain itu terkait dengan pelaksanaan audit dana kampanye berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada dan Keputusan KPU Nomor 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pilkada, Buchari mengharapkan kepada KPU Kab/Kota agar benar-benar memahami prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik pada peserta dalam penyusunan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban laporan dana kampanye, yang muaranya akan mengarah kepada transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan dana publik.

Dalam kesempatan itu juga, KPU Malut menghimbau kepada KPU Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada agar lebih memahami proses-proses setiap tahapan serta senantiasa berkoordinasi dengan KPU Provinsi, sehingga kekeliruan dalam menjalankan tahapan Pilkada dapat diminimalisir. (Fad/Hupmas)

Read 1091 times

KOMISIONER DAN SEKRETARIS KPU PROVINSI MALUKU UTARA

link kpu
link bawaslu
link dkpp
link mk 5
ppid