Sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2018

Print Friendly Version of this pagePrint |Get a PDF version of this webpagePDF

Ternate, malut.kpu.go.id - Sehubungan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017 yang mengisyaratkan pelaksanaan verifikasi terhadap 12 partai politik lama, maka KPU RI menindaklanjuti dengan menerbitkan 2 Peraturan KPU yakni nomor 5 dan 6.

Menyikapi jadwal tahapan yang sempit, KPU Malut segera melakukan sosialisasi terkait dua peraturan tersebut yang dilaksanakan di Hotel Safirna, Jl Anggrek, Lingkungan Dakomib, Kota Baru, Ternate (28/1). Peserta kegiatan ini adalah ketua dan sekretaris partai politik calon peserta Pemilu 2019, anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Hukum, dan operator SIPOL.

Ketua KPU Provinsi Malut Syahrani Somadayo yang didampingi oleh seluruh komisioner dalam arahan singkatnya mengatakan “KPU akan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa melanggar undang undang,”.

Syahrani menambahkan, verifikasi parpol ini dilakukan sangat singkat karena adanya keterbatasan anggaran, sumber daya dan waktu.

Menurutnya lagi, bahwa verifikasi yang dilakukan KPU bukanlah verifikasi abal-abal, karena apabila ada partai politik yang tidak memenuhi syarat akan digugurkan. KPU Malut mengharapkan keseriusan Partai Politik dalam menyiapkan semua syarat yang dibutuhkan pada saat verifikasi.

“Verifikasi partai politik calon peserta pemilu akan dimulai tanggal (29/1) oleh KPU Provinsi seluruh Indonesia dengan masa perbaikan selama dua hari,” demikian ujar Ketua KPU Provinsi Malut Syahrani Somadayo diakhir sambutannya.

Kegiatan ini terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama, adalah pemaparan materi tentang PKPU Nomor 6 yang dipaparkan secara detail oleh Buchari Mahmud, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara yang membidangi Divisi Hukum. Sesi kedua adalah tanya-jawab dari para peserta sosialisasi yang dipandu oleh Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas, Samsul Bachri Assagaf.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh komponen yang terlibat memiliki semangat dan pemahaman yang sama terhadap ketentuan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. (ZD/tim-hupmas/kpu-malut)

Read 206 times

KOMISIONER DAN SEKRETARIS KPU PROVINSI MALUKU UTARA

link kpu
link bawaslu
link dkpp
link mk 5
ppid