Tentang Pemilu Legislatif

Ternate, kpu.malut.go.id - Tahapan demi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, telah dilalui. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi penyelenggara Pemilu, akhirnya tiba pula pada tahapan akhir hajatan demokrasi. Yakni tahapan pleno penetapan kursi. KPU Maluku Utara (Malut) pada Rabu (14/08), menggelar pleno penetapan kursi, di Grand Dafam Bela Hotel, di kawasan Jalan Jati, di Kota Ternate.

Rapat pleno terbuka penetapan kursi Partai Politik (Parpol) dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut dalam Pemilu Tahun 2019 ini, dipimpin oleh Ketua KPU Malut, Pudja Sutamat. Empat komisioner lainnya, yakni Buchari Mahmud, Mohtar Alting, Reni Syafrudin A. Banjar, serta Safrina Rahma Kamaruddin, turut pula mendampingi Sutamat. Hadir juga Sekretaris KPU Malut, Mukmin Buamona beserta staf dan jajarannya.

Ternate, kpu.malut.go.id - Ruang rapat di kantor sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut), Selasa (13/08), tampak ramai oleh saksi mandat Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019. Ketua KPU Malut, Pudja Sutamat terlihat memimpin rapat tersebut. Pada siang itu, Sutamat yang didampingi seluruh rekan komisioner menggelar rapat pleno perbaikan hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, yakni terkait perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Daerah Pemilihan Maluku Utara 1.

Ternate, malut.kpu.go.id - Untuk mewujudkan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Kota, KPU Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan supervisi dan monitoring ke 10 (sepuluh) daerah di sana. Dua daerah diantaranya adalah kota, selebihnya adalah kabupaten.

Laporan kinerja masing-masing daerah, secara output maupun outcome atas sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari laporan kinerja untuk tahun 2019, diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi serta perbaikan. Sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten/ Kota lebih baik lagi ke depannya.