Desak Pemprov Selesaikan Sengketa Enam Desa

Print Friendly Version of this pagePrint |Get a PDF version of this webpagePDF

Ternate, malut.kpu.go.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) melakukan tatap muka dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut). Kedatangan Komite I DPD RI di Kota Ternate, Provinsi Malut, Senin (16/ 4), itu, merupakan agenda penting dalam rangka kunjungan kerja, yang salah satunya berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) serta KPU setempat.

Dalam lawatannya di Kantor Sekretariat KPU Malut, di Jalan Anggrek No 9 Dakomib, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, para senator yang didampingi rombongan pejabat tinggi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut, disambut Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo, berikut anggota, Kasman Tan dan Pudja Sutamat. Hadir juga dalam forum tersebut, Muksin Amrin, Ketua Bawaslu Malut. Tak sedikit hal yang dibahas bersama. Terutama soal sengketa antara Pemda Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan Pemda Kabupaten Hamahera Utara (Halut) soal enam desa.

Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam mewanti-wanti agar dua pemerintahan yang bersengketa agar tak lagi mempersoalkan masalah tersebut ke tingkat pusat. Bagi Muqowam, perkara enam desa cukup diselesaikan di tingkat daerah. Tentunya, maksud dia, provinsi sebagai induk dari wilayah kabupaten dan kota, sejatinya mampu menyelesaikan perkara tersebut. “Saya rasa pemprov yang lebih paham kondisi dan situasi di enam desa ini. Jangan dibawa lagi ke pusat,” kata Akhmad Muqowam.
Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini kembali menegaskan bahwa jangan sampai persoalan enam desa dibuat berlarut-larut. Terlebih lagi, dipolitisir tak ubahnya bom waktu. Sang senator Akhmad Muqowam meminta agar dalam waktu dekat tak terdengar lagi adanya sengketa soal enam desa. “Agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 2018 mendatang, bisa melahirkan pemimpin yang baik. Saya harap kesiapan KPU dalam pelaksanaan pilgub (pemilihan gubernur-Red) 2018 tidak lagi cacat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya, penuh harap. (ZD/tim-hupmas/kpu-malut)
Read 262 times

KOMISIONER DAN SEKRETARIS KPU PROVINSI MALUKU UTARA

link kpu
link bawaslu
link dkpp
link mk 5
ppid